• Tue. Aug 9th, 2022

banyak info

Menyajikan Info tentang Bisnis, Fasion, Tips trik, Otomotif, Politik, Kuliner yang Menarik dan bermanfaat

Syarat dan Prosedur Pendirian PT PMA

Bytoha

Aug 19, 2021

Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan investasi PT PMA di Indonesia diatur oleh ketentuan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Syarat yang dibutuhkan bagi investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia sebagai berikut:

-Akta Pendirian PT PMA (Hubungi ;
-Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum PT PMA berasal dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
-NPWP dan info Pengusaha Kena Pajak (PKP) berasal dari kantor pajak;
-Izin Prinsip berasal dari BKPM;
-Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berupaya lainnya yang bisa diajukan bersama sistem Online Single Submission (OSS) atau BKPM sesuai bersama sektor bisnis perusahaan, dan
-Wajib lapor ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan berasal dari sub departemen di Kementerian Ketenagakerjaan.

-Aspek legalitas daerah kedudukan, bersifat Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam gunakan untuk grup perusahaan/afiliasi.
-Aspek legalitas lingkungan, bersifat dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
-Bukti penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode paling akhir secara daring lewat SPIPISE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
Surat kuasa, andaikan pengajuan keinginan tidak dikerjakan secara langsung oleh Pimpinan.

 

Langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk mendirikan PT PMA yaitu:

Pertama-tama Pastikan perusahaan Anda sudah memiliki kelengkapan pendirian PT terhadap umumnya, seperti:

-Akta pendirian PT
-Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT
-Memiliki NPWP Perusahaan

Terdapat lebih dari satu sektor perizinan berupaya yang bisa diajukan lewat sistem OSS, diantaranya adalah:

-Perizinan berupaya Sektor Ketenagalistrikan;
-Perizinan berupaya Sektor Pertanian;
-Perizinan berupaya Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
-Perizinan berupaya Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
-Perizinan berupaya Sektor Kelautan dan Perikanan;
-Perizinan berupaya Sektor Kesehatan;
-Perizinan berupaya Sektor Obat dan Makanan;
-Perizinan berupaya Sektor Perindustrian;
-Perizinan berupaya Sektor Perdagangan;
-Perizinan berupaya Sektor Perhubungan;
-Perizinan berupaya Sektor Komunikasi dan Informatika;
-Perizinan berupaya Sektor Keuangan;
-Perizinan berupaya Sektor Pariwisata;
-Perizinan berupaya Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
-Perizinan berupaya Sektor Pendidikan Tinggi;
-Perizinan berupaya Sektor Agama dan Keagamaan;
-Perizinan berupaya Sektor Ketenagakerjaan;
-Perizinan berupaya Sektor Kepolisian;
-Perizinan berupaya Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
-Perizinan berupaya Sektor Ketenaganukliran.

Prosedur gunakan OSS :

-Membuat user-ID
-Melakukan log-in ke dalam sistem OSS bersama gunakan user-ID
-Mengisi data untuk meraih Nomor Induk Berusaha (NIB)
-Terkhusus untuk bisnis baru, melaksanakan sistem untuk meraih izin dasar, izin bisnis dan/atau izin komersial atau operasional, tersebut bersama komitmennya.
-Yang harus diketahui dan diperhatikan sebelum akan membuka OSS:

Ketentuan mengenai daftar bidang bisnis yang tertutup dan bidang bisnis yang terbuka bersama syarat-syarat di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) sebagaimana sudah diatur dalam Perpres Nomor 44 tahun 2016.
Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012.

Ketentuan aktivasi perizinannya :

Seluruh perizinan yang sudah diterbitkan oleh OSS cuma akan diaktivasi dan berlaku efektif sehabis prinsip izin sudah dipenuhi dan melaksanakan pembayaran ongkos perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila sektor bisnis tidak juga ke dalam perizinan berupaya yang bisa diajukan lewat OSS, keinginan perizinan berupaya bisa dikerjakan lewat PTSP Pusat di BKPM.